Siswa SD Dipaksa Duduk di Lantai karena Tunggakan SPP
Kasus seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Medan yang harus duduk di lantai selama berjam-jam akibat belum membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi perhatian publik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa kejadian ini merupakan bentuk pelanggaran hak anak dan mencerminkan hilangnya nilai-nilai pendidikan yang seharusnya mengedepankan pembinaan serta kecerdasan.
KPAI Angkat Bicara Soal Hukuman Siswa
Jasra Putra, Komisioner KPAI, menyampaikan keprihatinannya terkait insiden yang menimpa siswa SD tersebut. Menurutnya, praktik semacam ini justru mencoreng dunia pendidikan di Indonesia, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip mendidik dan membina generasi penerus bangsa.
Siswa SD Dipaksa Duduk di Lantai karena Tunggakan SPP
“Seorang anak di Medan harus mengalami perlakuan tidak pantas dengan dipaksa duduk di lantai selama beberapa jam hanya karena menunggak pembayaran sekolah. Kejadian ini menunjukkan bahwa esensi pendidikan sebagai wadah mencerdaskan bangsa telah terkikis,” ujar Jasra pada Minggu (12/1/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga menyalahi prinsip dasar pendidikan yang berorientasi pada pembinaan moral dan intelektual siswa.
Dampak Psikologis pada Anak
Hukuman semacam ini tidak hanya berdampak pada fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis mereka. Rasa malu, rendah diri, dan kehilangan kepercayaan diri bisa menjadi efek jangka panjang akibat perlakuan semacam itu.
Psikolog anak, dr. Andini Putri, menyatakan bahwa sanksi seperti ini dapat menyebabkan trauma pada anak yang berujung pada ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekolah. “Ketika seorang anak dipermalukan di depan teman-temannya, mereka bisa mengalami kecemasan berlebihan bahkan enggan untuk kembali ke sekolah. Hal ini bisa berdampak buruk pada perkembangan sosial dan emosional mereka,” jelasnya.
Pendidikan Seharusnya Ramah Anak
Dalam konteks pendidikan yang berkualitas, hukuman fisik maupun non-fisik yang merendahkan martabat siswa tidak seharusnya diterapkan. Sebaliknya, pendekatan yang lebih persuasif dan solutif perlu dikedepankan agar anak tetap merasa nyaman dan termotivasi dalam proses belajar.
KPAI juga mengingatkan pihak sekolah untuk mencari solusi lain dalam menghadapi siswa yang mengalami kesulitan membayar SPP. Menurut Jasra Putra, ada berbagai cara yang bisa ditempuh oleh sekolah untuk membantu siswa, seperti menyediakan skema keringanan pembayaran atau mencari alternatif bantuan dana pendidikan dari pihak terkait.
Regulasi Perlindungan Hak Anak di Sekolah
Kasus ini mencerminkan masih adanya sekolah yang belum memahami sepenuhnya regulasi perlindungan anak dalam dunia pendidikan. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Anak jelas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak di lingkungan sekolah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi anak. Oleh karena itu, sanksi semacam ini seharusnya tidak lagi diterapkan.
Jasra Putra juga menegaskan pentingnya evaluasi dan pengawasan lebih ketat terhadap sistem pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Solusi untuk Mencegah Kejadian Serupa
Untuk menghindari kasus seperti ini, berbagai pihak harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan ramah anak. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:
Menyediakan Program Beasiswa slot gacor thailand atau Keringanan Biaya
Sekolah perlu memiliki mekanisme bantuan keuangan bagi siswa yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa hambatan.
Meningkatkan Kesadaran Guru dan Staf Sekolah
Pelatihan bagi tenaga pendidik mengenai hak anak dan metode pembelajaran yang lebih humanis dapat membantu mengurangi praktik diskriminatif di sekolah.
Membangun Komunikasi yang Lebih Baik dengan Orang Tua
Sekolah dan orang tua harus bekerja sama dalam mencari solusi terbaik bagi siswa yang mengalami kendala finansial tanpa harus melibatkan hukuman yang merugikan mereka secara psikologis.
Meningkatkan Pengawasan oleh Pemerintah dan Lembaga Terkait
Dinas Pendidikan dan KPAI harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan di sekolah selaras dengan hak anak dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
Kesimpulan
Kasus siswa yang dihukum duduk di lantai akibat tunggakan SPP menunjukkan masih adanya sistem pendidikan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan anak. Hukuman semacam ini tidak hanya mencoreng nilai-nilai pendidikan, tetapi juga berpotensi merusak psikologis anak. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih manusiawi harus menjadi prioritas dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua siswa.